Jumlah penduduk
adalah salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli
ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah
penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor
produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin
banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan.
Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan
untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.
Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah.
Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan
ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan
dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang
akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan
berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun
PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula.
Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan
pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga
meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih
banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di penghujung kekuasaannya. Sebab, tahun
ini tepatnya pada tanggal 9 juli 2014 Indonesia akan memiliki pemimpin baru
yang dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
Namun, di penghujung pemerintahannya, hutang luar negeri Indonesia ternyata
malah semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Forum Indonesia
Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), hutang Indonesia, per Mei 2013 sudah
mencapai 2.036 triliun.
Jumlah itu bertambah Rp 186 triliun hanya dalam kurun waktu enam bulan.
"Hasil LKPP (Laporan Keuangan pemerintah pusat) yang diterbitkan oleh BPK
tahun 2012, di mana pada akhir Bulan Desember 2012, hutang RI baru mencapai Rp
1.850 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky
Khadafi dalam rilis yang diterima merdeka.com,
Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) pertumbuhan penduduk Indonesia pertahunnya adalah 1,49 persen. Pada
tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 250 juta
orang.
"Bertambahnya jumlah penduduk tersebut disebabkan masih tingginya tingkat
fertilitas," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal pada pembukaan Parenting
Education Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2013, Rabu (17/7) di Auditorium
BKKBN, Jakarta Timur.
Artinya, dengan jumlah hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia saat ini,
tiap penduduk dan bayi yang baru dilahirkan ke bumi Indonesia secara otomatis
langsung terbebani hutang negara sebesar Rp 8.114.000. Jumlah itu diperoleh
dari Rp 2.036 triliun dibagi Rp 250 juta
penduduk.
Tak hanya itu, besarnya jumlah hutang yang dimiliki saat ini
menandakan Indonesia tengah menuju menjadi negara bangkrut. Sebab, tanda-tanda
menjadi negara bangkrut antara lain adalah; hutang pemerintah terus menumpuk,
aset negara atau tanah beserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh
pihak swasta, cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol,
pemerintah tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami
kenaikan luar biasa, dan pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji aparatur
negara.
"Lihat saja sekarang, di mana, pada akhir bulan Desember masih USD 112.8
miliar, dan pada akhir bulan Juni sudah tergerus menjadi USD 98.1 miliar,"
kata Ucok.
Menurut Uchok, hutang luar negeri Indonesia semakin membengkak
akibat pinjaman yang dilakukan oleh 16 kementerian, lembaga maupun BUMN untuk
menggarap proyek pembangunan. Meski proyek sudah berjalan, rupanya pengembalian
hutang belum sepenuhnya selesai.
16 Kementerian itu antara lain; Kementerian Keuangan (USD 871,1 juta atau Rp
8,3 triliun), Kementerian Negara PPN/BAPPENAS (USD 302 juta atau Rp 2,8
triliun), Kementerian Pertahanan (USD 227,1 juta atau Rp 2,1 triliun),
Kementerian Pekerjaan Umum (USD 165,5 juta atau Rp 1,5 triliun), PT PLN (USD 59
juta atau Rp 567,2 miliar), Kementerian Perhubungan (USD 45.6 juta atau Rp
438,6 miliar), (Kementerian Dalam Negeri (USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar),
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (USD 8,9 juta atau Rp 86,1
miliar).
Sementara, Kementerian Kesehatan menghabiskan hutang luar negeri sebesar USD
8,4 juta atau Rp 81,1 miliar, Badan Meteorologi dan Geofisika (USD 7,6 juta
atau Rp 72,9 miliar), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (USD 1,6
juta atau Rp 15,7 miliar), Kementerian Komunikasi dan Informatika (USD 984,4
ribu atau Rp 9,4 miliar), Kementerian Pertanian (USD 912,8 ribu atau Rp 8,7
miliar), PT Pertamina (USD 353,7 ribu atau Rp 3,3 miliar), Kementerian Agama
(USD 262,2 ribu atau Rp 2,5 miliar), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(USD 7331 atau Rp 70,3
juta).
Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai pemerintah tak memiliki kemauan
kuat untuk melunasi hutang. Jika ada niat, Indonesia bisa menjadi negara
mandiri.
"Pemerintah tidak memiliki kemauan kuat. Jelas mampu,"
kata Arif saat dihubungi merdeka.com.
Secara sumber daya alam dan manusia, Indonesia merupakan negara yang amat kaya.
Saking kayanya, grup musik Koes Plus sampai-sampai pernah membuat lagu dengan
judul 'Kolam susu'.
Dalam lagu itu salah satu liriknya berbunyi 'Orang bilang tanah kita tanah
surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.' Lirik itu menggambarkan begitu
kayanya Indonesia dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun,
nyatanya Indonesia malah tak bisa lepas dari
hutang.
Pertumbuhan Penduduk memiliki pengertian perubahan penduduk dari satu waktu ke
waktu yang lainnya pada suatu wilayah atau populasi yang dapat digunakan
sebagai pengukuran. Istilah pertumbuhan penduduk bisa ditujukan untuk semua
spesies namun lazimnya pertumbuhan penduduk dikatikan dengan manusia. Dalam
demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP)
adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi
meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit,
sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi
ketika dimulainya periode.
Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio,
bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai
persentase populasi ketika dimulainya periode.
Penduduk suatu negara merupakan objek dan subjek pembangunan. Sebagai obyek
artinya penduduk merupakan faktor yang harus dibangun atau ditingkatkan
kualitas hidupnya. Sebagai subjek penduduk merupakan faktor pelaku proses
pembangunan. Di lihat dari sisi yang lain, penduduk merupakan beban sekaligus
potensi bagi suatu negara. Apabila suatu negara pertumbuhan penduduknya sangat
tinggi, ini merupakan masalah. Hal ini dikarenakan kapasitas wilayah suatu
negara terbatas. Apabila suatu negara telah mengalami pertumbuhan penduduk yang
tinggi, hal ini bisa menyebabkan ledakan penduduk.Akibat akibat dari ledakan
penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk
tersebut dalam suatu wilayah atau negara tersebut. Secara nasional pertumbuhan
penduduk Indonesia